JAKARTA, KOMPAS.COM - Pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satu di antaranya adalah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Menurutnya, setiap organisasi yang telah terbukti bertentangan dengan ideologi Pancasila harus diberantas.

"Sebagai pimpinan MPR, kalau memang ormas yang bergerak ternyata tidak sesuai dengan konstitusi, anti-Pancasila, apalagi ingin menjadikan Indonesia dengan ideologi lain, maka harus dilarang," ujarnya seusai menerima kunjungan Duta Besar Meksiko di Kompleks Parlemen, Selasa (9/5/2017) siang,

Zulkifli mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap dampak dari pembubaran HTI. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengungkap berbagai bukti secara jelas melalui pengadilan agar tidak timbul persepsi negatif dari publik. 

"Kan nanti ada SP 1, SP 2, Kemenkumham nanti kan bisa mengajukan ke pengadilan. Karena kalau tidak, kita khawatir akan timbul persepsi pemerintah menabrak undang-undang," ungkapnya.

Melalui jalur hukum, maka pemerintah nantinya bisa dinilai sudah bergerak dalam koridor hukum. Selain itu, rakyat Indonesia bisa menyimak secara jelas alasan maupun bukti yang membuat pemerintah harus membubarkan HTI.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan itu berpendapat bahwa mekanisme pengadilan tidak subyektif atau berat sebelah. Sebab, ormas yang hendak dibubarkan juga mendapatkan kesempatan untuk membela diri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang. Langkah tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). (DAR)